PENTINGNYA PENYERAGAMAN SATUAN IMPOR B3

Penulis: Redny Tota Sihite (Fungsional PEDAL Madya KLHK)

Setiap kali melakukan impor Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka Importir akan mengisi dokumen kepabenan dengan berbagai informasi serta kode tertentu seperti kode satuan, kode kemasan, kode Negara, kode mata uang, kode pelabuhan (lokasi di Indonesia atau di luar negeri). Untuk satuan yang digunakan bervariasi, bisa dalam satuan berat maupun volume, sesuai dengan yang lazim digunakan. Namun pada saat penyampaian dokumen kepada pihak yang berwenang mengurus kepabenan, berkas yang telah diinput ditolak karena satuan yang digunakan tidak sesuai. Cerita ini dapat terjadi kalau para Importir B3 tidak mengetahui perkembangan dari aturan yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Pabean.

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bahan Berbahaya dan Beracun atau dikenal dengan B3 sangat akrab di kalangan dunia industri. B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Bila merujuk pada definisi yang tercantum didalamnya, B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dalam PP 74 tahun 2001, B3 dikelompokkan sebagai B3 yang dapat dipergunakan, B3 yang terbatas dipergunakan dan B3 yang dilarang dipergunakan. Adapun B3 yang diatur didalamnya secara berurutan berjumlah 209 jenis B3 yang dapat dipergunakan, 45 jenis B3 yang terbatas dipergunakan serta 10 jenis B3 yang dilarang dipergunakan. Perkembangan teknologi dan kecenderungan pola ekonomi berbasis bahan kimia akan terus memunculkan berbagai jenis bahan kimia baru yang dapat saja dikategorikan sebagai B3. Bisa kita bayangkan, begitu banyak bahan kimia yang kemungkinan besar berlabel B3 yang akan terus beredar dan dipergunakan, sehingga B3 baru menjadi perlu juga untuk diatur.

Ketersediaan data B3 sangat penting sebagai dasar dalam menyusun setiap kebijakan yang akan diterapkan secara spesifik terhadap masing-masing jenis B3. Perlu kita ingat bahwa Indonesia juga merupakan bagian dari komunitas dunia yang berkomitmen terhadap keselamatan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Setiap kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian internasional terkait bahan kimia menjadi kewajiban Negara untuk menyediakan data serta melaporkan kemajuan setiap langkah yang diambil.

Data B3

Pendataan B3 bersumber dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), antara lain diperoleh dari pencatatan Registrasi B3, Pelaporan Realisasi Impor B3 serta kegiatan inventarisasi peredaran dan penggunaan B3.

Registrasi B3 diamanatkan dalam PP 74 tahun 2001 pasal 6 yang dinyatakan bahwa setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor. Kewajiban registrasi B3 berlaku 1 (satu) kali untuk B3 yang dhasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali. Permohonan registrasi B3 di KLHK dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara online, sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan registrasi B3. Demikian juga di unit teknis KLHK yang menangani proses registrasi B3, sistem yang dibangun memungkinkan untuk menghimpun dan menyimpan data rinci dari setiap registrasi B3 dan berfungsi sebagai database.

B3 yang telah diregistrasi selanjutnya wajib untuk dilaporkan realisasi impornya kepada KLHK. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Registrasi B3 bahwa Perusahaan diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan realisasi impor B3 setiap 6 (enam) bulan sekali (per Juli dan Desember) kepada KLHK dengan tembusan kepada Gubernur. Data pelaporan realisasi impor B3 pada awalnya dilaporkan secara manual dengan menyertakan hardcopy melalui PTSP, sehingga input data ke dalam database realisasi impor B3 oleh unit teknis KLHK juga dilakukan secara manual. Oleh karena itu untuk tujuan efisiensi serta mengurangi konsumsi kertas maka dikembangkan aplikasi untuk penyampaian laporan realisasi impor B3 secara online. Aplikasi yang dinamakan E-Pelaporan Realisasi Impor B3 (E-PI B3) ini memudahkan para Importir untuk melaporkan realisasi impor B3 setiap saat, tanpa perlu lagi menempuh jarak yang jauh untuk menyerahkan bukti laporan melalui PTSP. Bagi KLHK, data yang ditarik dari aplikasi E-PI B3 menjadi lebih akurat karena langsung diisi oleh importir B3, sehingga dapat menghindari kesalahan input data dari berkas laporan manual.

Disamping melalui sistem yang telah tersedia di KLHK, data impor B3 diperkaya dengan diberikannya akses oleh Lembaga Indonesia National Single Window (LINSW) untuk menarik data real time realisasi impor B3 dari sistem INSW melalui tools/dashboard Secure File Transfer Protocols (SFTP). Keuntungannya, dapat dilakukan cek silang antara pencatatan real time realisasi impor B3 dengan data pelaporan realisasi impor B3 secara periodik. Selain memiliki kesamaan jenis data, tentu juga memiliki perbedaan, misalnya pada pelaporan realisasi impor B3 wajib mencantumkan informasi distribusi B3 yang tidak ada dalam sistem INSW.

Tantangan Analisis Data B3

Data yang telah tersedia perlu dianalisis. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Lexy J. Moleong (2000), menyebutkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan.

Jumlah dan jenis B3 yang dimpor setiap tahunnya cukup banyak. Pengelompokan data sesuai jenis B3 tidaklah mudah karena selain mengacu pada HS Code, juga perlu memperhatikan uraian barang. Nama bahan kimia yang dicantumkan dalam uraian barang tidak selalu dicatat dalam nama kimia yang sebenarnya, tetapi disebutkan sebagai nama dagang ataupun sebutan lainnya. Selain itu, penggunaan satuan impor yang beragam menjadi salah satu kendala dalam menyediakan hasil analisa yang utuh dengan satuan jumlah yang sama untuk masing-masing jenis bahan kimia.

Dalam pengisian dokumen pemberitahuan pabean, diatur kode-kode standar yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional, dalam hal ini telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: PP-44/BC/2009 tentang Daftar Kode Standar Internasional Yang Digunakan Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean. Kode standar internasional yang diatur didalamnya antara lain untuk kode satuan, kode kemasan, kode Negara, kode mata uang, kode pelabuhan/lokasi di Indonesia, dan kode pelabuhan/lokasi di luar negeri. Terdapat lebih dari 1.000 satuan yang dapat diacu oleh para eksportir/importir dalam pengisian dokumen pabean sesuai dengan jenis komoditinya.

Dalam hal impor B3, terdapat sekitar 51 (lima puluh satu) satuan jumlah barang yang teridentifikasi digunakan oleh Importir dalam pengisian dokumen pabean. Selanjutnya sistem akan mencatat pemasukan barang impor sesuai dengan isi dokumen pabean yang diisi secara mandiri oleh importir. 51 satuan jumlah barang yang digunakan oleh Importir B3 adalah sebagai berikut: 

Dari hasil analisa data yang pernah dilakukan, untuk satu jenis B3 yang diimpor, setiap perusahaan importir menggunakan satuan jumlah barang yang berbeda. Sebagai contoh, untuk impor Seng Klorida masing-masing importir mencantumkan satuan jumlah barang pada dokumen kepabeanan seperti BG, CH, DR, EA, GT, KG, KGM, KGS, LTR, MT, NAR, NIU, PCE atau TNE. Untuk menyajikan jumlah total impor Seng Klorida tentu tidak dapat langsung dijumlahkan, maka satuan yang berbeda perlu dikonversikan ke dalam satuan jumlah barang yang sama. Perusahaan importir yang mengetahui persis berapa isi berat bahan kimia jika misalnya dikemas dalam Drum, atau perusahaan yang memiliki informasi teknis berapa berat jenis dari bahan kimia tersebut untuk dikonversi ke dalam satuan yang diinginkan.

Contoh Penggunaan Satuan Jumlah B3 Impor Jenis Aniline di Dalam Sistem oleh Importir

Melakukan konversi satuan pasti memerlukan ekstra waktu dengan begitu banyaknya jenis B3 yang diimpor setiap harinya, belum lagi klarifikasi dengan pihak Importir yang tidak selalu memberikan respon positif. Hal ini tentu menjadi kendala tersendiri dalam penyediaan data yang cepat dan akurat.

Penyeragaman Satuan Jumlah Barang Impor B3

Solusi dari tantangan ini ternyata telah dapat diakomodir dengan adanya ketentuan penerapan satuan jumlah barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean, yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peraturan ini telah dimulai pada tahun 2008 dengan diterbitkannya PMK No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuaan Pabean. PMK ini merupakan tata laksana dalam mempersiapkan pernyataan yang harus dibuat dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean baik dalam bentuk tulisan diatas formulir atau dalam bentuk Data Elektronik. Dengan berjalannya waktu, peraturan ini kemudian dilakukan perubahan untuk menyeragamkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan jumlah barang impor melalui PMK No. 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

Dalam PMK No. 226/PMK.04/2015, satuan jumlah barang impor yang ditetapkan baru sebatas pada Bahan Pangan Strategis yaitu Beras, Garam, Gula Hewan & Produk Hewan serta Holtikultura. Importir wajib memberitahukan jumlah barang impor dengan menggunakan jenis satuan barang sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan, dan disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean untuk barang selain bahan pangan strategis. Perubahan selanjutnya dilakukan melalui PMK No. 159/PMK.04/2017 dan PMK. No. 104/PMK.04/2018.

Sampai aturan ini diterbitkan tahun 2018, satuan jumlah barang komoditi impor yang telah ditetapkan dalam pemberitahuan pabean antara lain diterapkan pada Beras, Garam, Gula, Jagung, Hewan dan Produk Hewan, Hortikultura, Bahan Bakar, Tekstil dan Produk Tekstil, TPT Batik dan Motif Batik, Kehutanan, Bahan Perusak Ozon (BPO), Mutiara, Intan, Baja, Baja Paduan & Produk Turunannya. Sedangkan untuk barang ekspor dikenakan pada CITES, Migas, Produk Pertambangan, Pupuk, Intan, Beras, Hewan & Produk Hewan, Timah. Selain itu dalam PMK yang sama juga diatur uang kertas asing dan uang kertas Rupiah beserta satuan jumlah barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor atau ekspor.

KLHK sebagai instansi pelaksana dalam penerbitan registrasi B3 saat ini sedang dalam proses untuk memasukkan komoditi impor B3 dengan satuan jumlah barang yang ditentukan dalam pemberitahuan pabean. Satuan jumlah barang ditetapkan terhadap barang/komoditi dengan mengacu kepada HS Code. Kita mengetahui bahwa dalam satu HS Code bisa jadi terdapat beberapa barang/komoditi yang diatur, sehingga penetapan satuan standar untuk satu jenis barang akan juga berlaku kepada barang lainnya yang memiliki HS code yang sama. Sebagai contoh, untuk B3 jenis Asam Perklorat (CAS: 7601-90-3); Hidrogen Selenida (CAS: 7783-07-5); dan Hidrogen Sulfida (CAS: 7783-06-4) menggunakan HS Code yang sama yaitu 2811.19.90. Komoditi dengan HS Code yang sama juga dapat diatur oleh beberapa Kementerian, sehingga perlu dilakukan koordinasi agar memperoleh kesamaan persepsi dan kesepakatan dalam penetapan standar satuan jumlah barang untuk B3. Dalam proses ini KLHK telah melakukan koordinasi baik dalam pertemuan maupun komunikasi langsung dengan unit kerja yang ada di beberapa Kementerian.

Penetapan satuan jumlah barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean untuk B3 dalam PMK ditargetkan terbit pada tahun 2019. Usulan satuan jumlah barang yang akan digunakan adalah “Kilogram“(KGM) dan untuk beberapa jenis B3 lainnya ditambahkan satuan lainnya sesuai hasil masukan dari Kementerian terkait seperti pada tabel berikut.

JENIS B3 CAS NUMBER HS CODE USULAN SATUAN JUMLAH BARANG
B3 Yang Dapat Dipergunakan
Arsen Triklorida 7784-34-1 2812.19.00 KGM, TNE
Asam Klorida 7647-01-0 2806.10.00 KGM, TNE, LTR
Asam Kloroasetat 79-11-8 2915.40.00 KGM, TNE
Asam Perklorat 7601-90-3 2811.19.90 KGM, TNE
Asam Sianida 74-90-8 2811.12.00 KGM, TNE
Asam Sulfat 7664-93-9 2807.00.00 KGM TNE, LTR
Dietil Eter 60-29-7 2909.11.00 KGM TNE, LTR
Dimetil Sulfat 77-78-1 2920.90.00 KGM, TNE
Etil Alcohol 64-17-5 2207.10.00 KGM, TNE, LTR
Formaldehida 50-00-0 2912.11.90 KGM, TNE
Formalin (larutan) 50-00-0 2912.11.10 KGM, TNE
Fosgen 75-44-5 2812.11.00 KGM, TNE
Kalium sianida 151-50-8 2837.19.00 KGM, TNE
Metil Etil Keton 78-93-3 2914.12.00 KGM, TNE, LTR
Metil Merkaptan 74-93-1 2930.90.90 KGM, TNE
Natrium borat Kristal 1330-43-4 2840.11.00 KGM, TNE
Nikel Karbonil 13463-39-3 2931.90.90 KGM, TNE
Nitrobenzena 98-95-3 2904.20.90 KGM, TNE
Posfor Triklorida 7719-12-2 2812.13.00 KGM, TNE
Propana 74-98-6 2711.12.00 TNE
2711.29.00 TNE
Toluena 108-88-3 2902.30.00 KGM, TNE, LTR
B3 Yang Terbatas Dipergunakan
Captafol 2425-06-1 2930.80.00 KGM, TNE
Mercury/Air Raksa 7439-97-6 2805.40.00 KGM, TNE

 Keterangan:

Ketika usulan standar satuan ini nantinya ditetapkan dalam PMK, maka setiap Importir B3 tentu harus mengetahui dan menerapkan satuan jumlah barang B3 dalam pemberitahuan pabean, jika tidak ingin mengalami kendala dalam proses pengurusan administrasi impor.

Daftar Pustaka

1.Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

2.Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuaan Pabean.

3.Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

4.Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.04/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Paben.

5.Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean.

6.Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.: PP-44/BC/2009 tentang Daftar Kode Standar Internasional Yang Digunakan Untuk Pengisian Pemberitahuan Pabean.

7. J. Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya; Bandung.

klhk b3 satuan impor B3

Views: 74