PRINSIP KEHATI-HATIAN (1): TEORI KONSERVATIF ATAU KONTEMPORER?

Sebuah buku karya Rachel Carson yang berjudul Silent Spring, menggambarkan bagaimana terjadinya suatu tragedi ekosistem. Rachel Carson, dalam bentuk tulisan, melukiskan dunia yang sepi pada musim semi. Kesunyian terjadi karena kupu-kupu, lebah dan burung-burung yang biasa berkicau dan berterbangan diantara pohon-pohon telah lenyap. Carson menemukan penyebabnya adalah penggunaan pestisida sintetis di lahan-lahan pertanian yang tidak hanya membunuh hama tanaman tetapi juga memusnahkan burung-burung, kupu-kupu, lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukan tanaman.

Seolah membuktikan tulisan Carson, berbagai kasus lingkungan telah terjadi di belahan bumi ini, bahkan mencuat menjadi sebuah tragedi lingkungan. Peristiwa langit gelap oleh kabut dan asap yang mengandung gas SO2 (dikenal dengan smog) terjadi di Kota London, Inggris, pada tahun 1952, yang mengakibatkan sekitar 4000 warga Kota London meninggal. Kejadian London smog berulang di tahun 1962 yang menyebabkan korban sekitar 700 warga. Kasus Minamata di Jepang yang berawal pada tahun 1950, mengakibatkan banyak korban yang berpuluh-puluh tahun menderita dan memiliki keturunan yang cacat dan menyebabkan kematian. Penanganan penyakit yang disebut penyakit Minamata (Minamata Disease) masih berlangsung hingga sekarang. Kasus Minamata disebabkan oleh limbah Merkuri. Berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia dilaporkan sering terjadi, walau sering pula diisukan dengan alam sendiri sebagai penyebabnya.

Berdasarkan data 5 (lima) tahun mulai dari 2015-2019 luasan lahan terkontaminasi Limbah B3 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Indonesia. Pada tahun 2015 luasan lahan terkontaminasi Limbah B3 sebesar 211.359,2 m2 dengan jumlah tonase yang harus dipulihkan sebesar 501.470,4 ton. Pada tahun 2019 luasan lahan terkontaminasi Limbah B3 menjadi 840.024,85 m2 dengan jumlah tonase Limbah B3 dan tanah terkontaminasi Limbah B3 yang harus dipulihkan sebesar 890.316,44 ton.

Kasus lingkungan dan data lahan terkontaminasi tersebut merupakan bagian dari suatu contoh risiko dampak lingkungan yang tidak berhasil dikelola oleh pelaku usaha atau kegiatan. Lingkungan memiliki daya tampung, daya dukung, dan daya lenting yang terbatas. Tugas manusia adalah melakukan pembangunan secara seimbang dengan tetap memperhatikan daya tampung, daya dukung, dan daya lenting lingkungan.

Untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, penggunaan prinsip lingkungan dan hukum lingkungan dalam membuat suatu kebijakan ataupun melaksanakan kebijakan sangat diperlukan. Beberapa prinsip lingkungan dan hukum lingkungan telah lahir untuk mendukung proteksi lingkungan. Syarif dan Wibisana, 2016, dalam bukunya yang berjudul Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus membahas konsep hukum lingkungan meliputi:

1.Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development);

2.Inter-Generational Equity and Intra-Generational Equity;

3.Prinsip Keadilan Intragenerasi (The Principle of Intragenerational Equity);

4.Prinsip Pencemar Membayar (Polluter-Pay principle);

5.Principle of Preventive Action;

6.The Precautionary Principle;

7.Sovereign Rights and Environmental Responsibility;

8.Access to Environmental Information, Public Participation in Environmental Decisions, Equal Access and Non-discrimination;

Tulisan ini membahas salah satu prinsip lingkungan dan hukum lingkungan yaitu The Precautionary Principle atau prinsip kehati-hatian. Deklarasi Rio 1992 yang dihasilkan pada The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro, Brazil tanggal 3-14 Juni 1992 telah memasukan prinsip kehati-hatian dalam deklerasinya yang berbunyi: ”In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation”. Beberapa teori tentang prinsip kehati-hatian telah dikemukakan hingga saat ini. Kebanyakan berhubungan dengan pencegahan, risiko, teori kemungkinan, ketidakpastian, dan biaya. Adanya ketidakpastian sering membuat prinsip kehati-hatian menjadi sebuah kontroversi ketika menjadi dasar penerapan kebijakan. Prinsip kehati-hatian dianggap terlalu berlebihan dalam memandang suatu risiko dari suatu bahan baku, teknologi, ataupun kegiatan.

Beder, 2013, menyatakan bahwa perkembangan peraturan tentang lingkungan modern lebih bersifat antisipasi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Peraturan tentang lingkungan selain berdasarkan bukti pencemaran dan kerusakan lingkungan, juga memperhatikan dampak akibat kegiatan sebelumnya, evaluasi risiko, dan pencegahan kegiatan yang sudah diketahui dapat merusak lingkungan. Beder menyampaikan pula, bahwa regulasi modern lebih memprioritaskan pencegahan kerusakan lingkungan dibandingkan memperbaiki kerusakan lingkungan. Hal ini dianggap lebih aman dan secara biaya lebih murah. Prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa sekalipun tidak ada kepastian tentang kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, pencegahan terhadap kerusakan tetap harus dilakukan.

Freestone dan Hey (dalam Farihah dan Angraini, 2012) menyatakan bahwa “The essence of precautionary concept, the precautionary principle, is that once a risk has been identified, the lack of scientific proof of cause and effect shall not be used as a reason for not taking action to protect the environment”. Farihah dan Angraini, 2012, menguraikan unsur-unsur dalam penerapan prinsip kehati-hatian yaitu:

1.Once a risk has been identified. Apabila telah teridentifikasinya kerugian yang mungkin timbul.

2.Where there are threats of serious or irreversible damage. Apabila adanya ancaman yang serius atau ancaman tersebut tidak dapat dipulihkan kembali akibatnya sehingga berdampak selamanya pada lingkungan. Serious dan irreversible damage tidak menentu ukurannya dan harus dilihat kasus per kasus.

3.Lack of scientific certainty. Apabila terdapat kurangnya kemampuan untuk mengukur kemungkinan akan akibat atau dampak yang akan terjadi. Sehingga terdapat uncertainty atau ketidakyakinan atas kepastian mengenai besar dan luasnya dampak yang akan terjadi.

Timothy O'Riordan (2013) menyatakan sepanjang akhir 1970-an dan awal 1980-an, gagasan tentang perawatan dan praktik bijaksana ini telah diperluas menjadi enam konsep dasar dalam prinsip kehati-hatian. Enam konsep dasar prinsip kehati-hatian meliputi:

1.Preventative anticipation (antisipasi pencegahan), pengambilan tindakan sebelum adanya bukti ilmiah.

2.Safeguarding of ecological space or environmental room (menjaga ekologi) untuk menyampaikan bahwa margin toleransi tidak boleh didekati, apalagi sampai dilanggar.

3.Proportionality of response cost -effectiveness of margins of error, proporsionalitas respons atau efektivitas biaya dari margin of error untuk menunjukkan bahwa tingkat ketatnya tindakan yang dipilih tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan penanganan risiko yang terjadi.

4.Duty of care, or onus of proof on those who propose change, kewajiban untuk perawatan, tanggung jawab untuk pembuktian bagi yang mengusulkan.

5.Promoting the cause of intrinsic natural rights, mempromosikan penyebab hak intrinsik alam;

6.Paying for past ecological debt, membayar hutang ekologi masa lalu.

Tidak semua interpretasi ini disetujui secara resmi dalam hukum internasional dan praktik umum. Saat ini, pengaturan untuk bertindak hati-hati dilakukan ketika ada bukti ilmiah yang cukup, berdasarkan penilaian yang masuk akal tentang efektivitas biaya, dan keterlambatan penanganan yang dapat menyebabkan alam tidak dapat diubah atau menunjukkan kerugian bagi para pembela HAM dan generasi mendatang. Secara substansi, penerapan prinsip kehati-hatian banyak diterapkan untuk bahan kimia yang efeknya berpotensi toksik, persisten, atau bioakumulatif.

UNESCO (2005) menerbitkan sebuah buku prinsip kehati-hatian yang dihubungkan dengan kode etik ilmuwan. Salah satu bahasan buku ini adalah elemen prinsip kehati-hatian bagi pembuat kebijakan dan ilmuwan yang meliputi:

1.Prinsip kehati-hatian diberlakukan apabila terdapat ketidakpastian ilmiah yang cukup besar tentang kausalitas, besaran, probabilitas, dan sifat bahaya.

2.Kewajiban untuk melakukan analisis ilmiah. Prinsip kehati-hatian tidak dapat diterapkan apabila berdasarkan hal yang bersifat fantasi tau spekulasi. Alasan kekhawatiran sebagai pemicu prinsip kehati-hatian hanya dapat digunakan dalam keadaan yang masuk akal atau dapat dipertahankan secara ilmiah;

3.Prinsip kehati-hatian diterapkan pada suatu keadaan risiko yang kurang diketahui dan probabilitas yang kurang diketahui serta tidak terukur. Inilah yang membedakannya dengan prinsip pencegahan yang diterapkan apabila sudah memiliki dasar yang kredibel untuk mengukur probabilitas, pengelolaan risiko, keberterimaan tingkat risiko, dan kegiatan untuk menjaga tingkat risiko.

4.Penerapan prinsip kehati-hatian sering disebut terbatas pada “bahaya yang tidak dapat diterima”; meskipun terdapat beberapa pengertian “bahaya” lainnya yang lebih spesifik seperti:

“kemungkinan dampak yang mengancam kehidupan generasi mendatang atau kelompok orang lain (misalnya penduduk negara lain)”,

“kerusakan atau efek berbahaya”,

bahaya “serius”,

“kerusakan serius dan tidak dapat diubah”,

“global, tidak dapat diubah dan kerusakan lintas generasi “.

Terdapat kesamaan dalam klausa prinsip kehati-hatian tersebut yaitu adanya ekspresi penilaian moral tentang “adanya bahaya”;

5.Suatu intervensi diperlukan sebelum kemungkinan bahaya terjadi, atau sebelum kepastian tentang bahaya tersebut diketahui. Dalam hal ini strategi “wait and see” tidak dapat diterapkan;

6.Intervensi yang ditetapkan harus proporsional dengan tingkat perlindungan dan besarnya kemungkinan bahaya. Beberapa referensi menyatakan perlunya cost effective measure, sementara referensi lainnya hanya berbicara tentang pencegahan kerusakan lingkungan. Biaya hanya salah satu pertimbangan dalam menilai proporsionalitas. Risiko sulit untuk dikurangi menjadi nol. Pelarangan total mungkin bukan intervensi yang proporsional terhadap potensi risiko di semua kasus, namun, dalam kasus tertentu, pelarangan adalah satu-satunya intervensi yang mungkin terhadap risiko tertentu.

7.Intervensi yang dapat digunakan:

a.Pengukuran batasan kemungkinan bahaya;

b.Mengukur kandungan bahaya, yaitu batasan cakupan bahaya dan meningkatkan pengendalian bahaya.

8.Terdapat kebutuhan blpencarian bukti empiris sistematis yang berkelanjutan dan pemahaman yang lebih baik (pemantauan dan pembelajaran jangka panjang) untuk menyadari potensi apapun untuk mengubah situasi yang menggunakan prinsip kehati-hatian menuju manajemen risiko tradisional.

Prinsip kehati-hatian telah lama dikenal oleh pemerhati lingkungan. Walaupun pertama kali muncul bukan sebagai prinsip atau teori untuk mengatasi lingkungan hidup, namun interpretasi dari prinsip tersebut tepat untuk digunakan dalam lingkungan hidup. Untuk menguji bahwa suatu prinsip yang sudah terlahir lama atau konservatif dapat digunakan pada zaman sekarang adalah dengan mengkaji teori yang dikemukakan dalam referensi. Sekalipun hingga saat ini prinsip kehati-hatian sering dianggap sebagai prinsip yang “konyol”, “kontroversi”, “perusak ekonomi”, namun melalui penyampaian yang tepat serta analogi dan penerapan yang tidak berlebihan, prinsip kehati-hatian masih dapat diterima dan digunakan di berbagai negara. Beberapa kajian masih menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai referensi tulisan membuktikan bahwa prinsip kehati-hatian masih dapat digunakan.

Prinsip kehati-hatian memiliki stigma “kurangnya pengetahuan”, “kurangnya bukti ilmiah”, dan “kurangnya pengukuran” tentang adanya suatu bahaya dan risiko. Hal ini terjadi karena prinsip kehati-hatian dianggap bertolak belakang dengan perkembangan zaman yang serba canggih, serta alat ukur yang semakin sensitif dan modern serta tersedianya teori-teori yang sudah teruji. Sebagian menganggap bahwa saat ini segala sesuatu sudah menghitung semua risiko, dan menganggap bahwa segala sesuatu bisa diukur ataupun dibuktikan secara ilmiah.

Seringkali pengambilan prinsip kehati-hatian menjadi salah penempatan, seperti contohnya, ketika sudah diketahui risiko dan bahaya, penggunaan prinsip kehati-hatian tidak tepat untuk diterapkan. Hal inilah yang membuat paranoid pelaku ekonomi, ketika penggunaan prinsip kehati-hatian yang berlebihan oleh “pemerhati lingkungan” pada saat suatu pembangunan akan diekseskusi ataupun perencanaan pembangunan. Mereka menganggap bahwa di zaman sekarang prinsip kehati-hatian tidak perlu diterapkan.

Banyak literasi masih menyatakan prinsip kehati-hatian masih relevan untuk diterapkan pada saat ini. Setidaknya prinsip kehati-hatian diterapkan di awal suatu permasalahan sampai dengan ditemukannya pengukuran unsur risiko. Didukung dengan kecanggihan peralatan ukur dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat, penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan waktu penerapan yang singkat dan beralih menjadi penerapan prinsip pencegahan. sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup.

Catatan Penulis:

Tulisan ini merupakan bagian pertama dari tiga bagian dengan topik prinsip kehati-hatian. Tulisan lainnya: Prinsip Kehati-Hatian (2): Studi Kasus Penerapan Prinsip Kehati-hatian; dan Prinsip Kehati-Hatian (3): Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Kebijakan Pemerintahan.

Referensi:

Beder, S. (2013). Environmental principles and policies: an interdisciplinary introduction. Routledge.

Syarif, L. O., & Wibisana, A. (2016). Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus.

O'Riordan, T. (2013). Interpreting the precautionary principle. Routledge.

Freestone, D., & Hey, E. (Eds.). (1996). The precautionary principle and international law: the challenge of implementation (Vol. 31). Kluwer Law International BV.

Farihah, L., & Angraini, F. (2012). PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KERUGIAN POTENSIAL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP. Jurnal Yudisial, 5(3), 241-260.

Unesco/Commission Mondiale de l'Ethique des Connaissances Scientifiques et des Technologies. (2005). The precautionary principle: World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST). Unesco.

https://www.metoffice.gov.uk/weather/learn-about/weather/case-studies/great-smog

https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=MT19621207.2.23&e=-------en--20--1--txt-txIN--------1

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/003591576405710P202

http://nimd.env.go.jp/syakai/webversion/pdfversion/e001009_intro.pdf

http://www.med.or.jp/english/pdf/2006_03/112_118.pdf

Views: 129