SI B3 & POPs

SISTEM INFORMASI BAHAN BERBAHAYA BERACUN DAN PENCEMAR ORGANIK PERSISTENT

Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 menurut UU no. 32 Tahun 2009 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Pengelolaan B3 menurut pasal 58 UU no. 32 Tahun 2009 adalah kegiatan yang meliputi memasukkan dalam wilayah Negara NKRI, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan (mendistribusikan), menyimpan, memanfaatkan (menggunakan), membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3. 

POPs merupakan limbah / pencemar berbahaya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Teknologi penanganan POPs juga belum banyak disediakan oleh instansi terkait. Selain itu beberapa lembaga yang menangani masalah POPs masih bersifat individu dan belum terintegrasi antara limbah yang dihasilkan dengan teknologi yang dibutuhkan untuk penanganannya, sehingga perlu disusun sebuah sistem informasi yang dapat memberikan informasi selengkap mungkin mengenai POPs berikut teknologi penanganannya termasuk regulasi yang mendukungnya. Selain untuk mengedukasi masyarakat, sistem informasi B3 & POPs juga dapat menjadi situs resmi pemerintah RI yang mendukung kementerian lingkungan hidup sebagai focal point di Indonesia melalui konvensi stolkholm untuk kegiatan penanganan POPs di dunia.

Kata Kunci : persistent organic pollutants, POPs, bahan berbahaya dan beracun, B3, dioxin, furan, lindane, PCB, konvesi stolkholm


1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dunia industri telah mengembangkan cukup banyak jenis bahan kimia sintetis secara luas (lebih dari 143.000 bahan) dalam beberapa dekade terakhir (UNEP 2013). Hal ini terjadi karena adanya perubahan pola hidup manusia dari carbohydrate-basedeconomy ke arah petrochemical-basedecnomy. Bahan kimia tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan kehidupan manusia untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya untuk kegiatan industri, kesehatan, pangan, pertanian dan lain sebagainya.

Penggunaan B3 yang terus meningkat dan tersebar luas di semua sektor apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran laut. Agar pengelolaan B3 tidak mencemari lingkungan hidup dan untuk mencapai derajat keamanan yang tinggi, dengan berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup manusia, maka diperlukan peningkatan upaya pengelolaannya dengan lebih baik dan terpadu.

Beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah: 


Persistent Organic Pollutants (POPs) adalah bahan kimia organik yang bersifat menimbun (accumulate) di lingkungan akibat sulitnya bahan tersebut untuk dirombak secara nabati oleh jasad renik. Bahan kimia yang tergolong ke dalam golongan POPs biasanya merupakan xenobiotics seperti fungisida, herbisida, insektisida, bakterisida, rodentisida, serta jenis-jenis pestisida lainnya. Selain itu pestisida POPs juga dapat dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna campuran bahan-bahan seperti plastik.

Ciri utama bahan yang dikelompokkan sebagai POPs adalah memiliki penyulih (substituent) yang berupa atom halogen sehingga sering disebut sebagai halogenated compounds. Contoh halogenated compounds golongan pestisida adalah dikloro difenil trikloro etana (DDT) dan heksakloro benzena (HCB). Sedangkan contoh yang merupakan POPs hasil pembakaran adalah dioksin dan furan.

1.2. Tujuan dan Sasaran
Merancang dan mengembangkan sistem informasi B3mengenai persisten organic pollutans (SIB3&POPs) yang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, mengintegrasikan hasil-hasil kajian dan penelitian mengenai POPs dari berbagi lembaga serta menjadi situs resmi pemerintah RI mengenai penanganan POPs di Indonesia. Sasarannya adalah terbentuknya sebuah situs/portal informasi mengenai POPs yang dapat memberikan informasi masalah penanganan POPs di Indonesia bagi masyarakat Indonesia maupun dunia Internasional.


1.3. Manfaat Yang Diharapkan 


2. Lingkup dan Tahapan Kegiatan


3. Mitra Kerja Sama

Untuk melaksanakan pengembangan SIB3&POPs diperlukan kemitraan dengan lembaga / instansi terkait yang selama ini melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tentang B3 dan POPs, di antaranya adalah :

  1. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  2. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian LH dan Kehutanan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan)
  3. Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian
  4. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM
  5. Departemen Kementerian Perindustrian
  6. Kementerian Perdagangan
  7. Kementerian Negara Riset dan Teknologi
  8. Kementerian ESDM
  9. Kementerian Kesehatan
  10. UNIDO

Bentuk kemitraan dan kontribusi yang diharapkan dari mitra dalam melaksanakan kegiatan ini adalah seperti pada tabel di bawah ini.


Tabel 1. Kontribusi BPPT dan Mitra yang Diharapkan

Kemitraan dan kontribusi dari masing-masing lembaga disesuaikan dengan tupoksi unit kerja yang ada dan diharapkan SIB3&POPs yang akan dikembangkan dan diisi bersama kontennya ini dapat mendukung kegiatan di unit kerja tersebut.


Gambar 1. Mitra Kerjasama Pengembangan Sistem Informasi POPs



Gambar 2. Diagram Kemitraan


Keluaran yang diharapkan dari hasil kerjasama dengan mitra adalah untuk melengkapi konten SIB3&POPs yang ada saat ini, khususnya data-data dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mitra kerjasama dalam penanganan POPs selama ini. Berikut ini adalah beberapa keluaran yang diharapkan dapat ditampilkan dalam SIB3&POPs dengan sumber data dari mitra kerjasama.


4. Sistem Informasi POPs

4.1. Sistem Informasi POPs di Negara Lain
Belum banyak negara yang menyediakan informasi tentang penggunaan persitent organic pollutans (POPs) di negaranya dalam sebuah sistem informasi. Dengan adanya konvesi stokholm yang membahas pembatasan penggunaan 22 bahan POPs, negera peserta konvensi termasuk Indonesia wajib menyediakan sistem informasi mengenai penggunaan POPs di negaranya.

Beberapa negara maju telah menyediakan sistem informasi mengenai POPs. Selain itu beberapa negara di wilayah Asia juga telah menyediakan sistem informasi POPs tersebut. Berikut ini adalah bentuk dan alamat situs POPs di beberapa negara peserta konvensi yang sudah dapat diakses.


1. POPs Toolkit
Alamat : http://www.popstoolkit.com/
Penyedian Informasi : Pemerintah Canada, Hatfield Consultans, World Bank
Situs ini menyediakan modul pelatihan dan tool interaktif yang memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam memprioritaskan dan mengelola POP dan bahan berbahaya lainnya di lokasi yang terkontaminasi.



Gambar 3. Situs POPs Toolkit


2. UNEP POPs
Alamat : http://www.chem.unep.ch/Pops/
Penyedian Informasi : UNEP
Situs ini menyediakan informasi mengenai POPs yang meliputi aktifitas analisa dan pemantuan, penyusunan dokumentasi, prosiding dan laporan, informasi pengganti alternatif bahan POPs dan pendekatannya, informasi pemantauan global POPs, aktifitas penelitian tentang PCB, dan lain-lain.


Gambar 4. Situs UNEP POPs


3. Warehouse of POPs in East Asia Countries
Alamat : http://www.pops-asia.org/
Penyedian Informasi : Negara Korea (Chemicals Research Division, Environmental Health Research Department, National Institute of Environmental Research.
Situs ini mengintegrasikan negara-negara asia timur dalam kegiatan pemantauan penggunaan POPs di negaranya dan menyediakan tools untuk kegiatan ilmiah POPs bagi anggotanya. Organisasi ini beranggotakan dari negara-negara Kamboja, China, Jepang, Malaysia, Singapore, Thailand, Philipina, dan Vietnam.


Gambar 5. Situs Warehouse of POPs in East Asia Countries


4.2. Teknologi Applikasi Berbasis Web
Pengembangan aplikasi berbasis web dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat pengembang (development tools) berlisensi (licenced software) maupun kode sumber terbuka (open source). Teknologi ini sudah banyak digunakan khususnya untuk menyediakan informasi melalui jaringan intranet atau internet yang berbasiskan TCP/IP sebagai protocol komunikasinya.

Aplikasi yang dikembangkan dengan berbasis web memerlukan software pendukung lainnya agar dapat diakses oleh pengguna di Internet, yaitu :


Gambar berikut adalah topologi jaringan intranet/internet yang melayani akses ke aplikasi berbasis web.


Gambar 6. Topologi Jaringan Intranet/Internet Untuk Aplikasi Berbasis Web


4.3. Free Open Source Software (FOSS)
Free open source software (FOSS) atau perangkat lunak dengan kode sumber terbuka adalah perangkat lunak yang bebas untuk digunakan dan dimodifikasi oleh siapa pun dengan tujuan apa saja selain komersial. Perangkat lunak ini sangat berguna untuk pengembangan sistem jika anggara pengembangannya terbatas. Modifikasi terhadap kode sumber yang ada boleh dilakukan sepanjang tepat mencantumkan hak cipta yang ada.

Free open source software meliputi berbagai sektor aplikasi mulai sistem operasi, aplikasi perkantoran, utilitas kerja, GIS, maupun tools pengembangan software. Penggunaan FOSS tidak memerlukan lisensi, namun biasanya tidak tersedia begitu saja di dalam komputer. Untuk menggunakan FOSS pengguna harus mengunduh dan menginstalasikannya ke dalam komputer. Jika tidak tersedia versi aplikasi yang siap pakai, pengguna dapat mengunduh kode sumbernya dan melakukan kompilasi dan instalasi ke dalam komputer sebelum digunakan.

Gambar 11. Tampilan Halaman Awal

Gambar 12. Tampilan Halaman Tentang POPs

Gambar 13. Tampilan Halaman Salah Satu Pencemar POPs (Mirex)

Gambar 14. Tampilan Halaman Paket Teknologi

Gambar 15. Tampilan Halaman Galeri Foto

Gambar 16. Tampilan Halaman Galeri Video

Gambar 17. Tampilan Halaman Web Regulasi

Gambar 18. Tampilan Halaman Weblink Institusi Mitra


5. Tim Pengembang


6. Penutup

Kegiatan pengembangan Sistem Informasi B3 dan Persistent Organic Pollutans (SIB3&POP) sangat diperlukan oleh mitra sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban seluruh institusi mitra kepada publik seperti yang diamanahkan dalam undang-undang keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008). Selain itu SIB3&POP diharapkan menjadi salah satu portal informasi mengenai POPs dan B3 di Indonesia yang dapat memberikan informasi secara lengkap kepada masyarakat, industri, dan lembaga pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah di Indonesia serta di kawasan regional Asia maupun dunai internasional. Untuk itu penyediaan informasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Inggris sangat diperlukan dalam SIB3&POP.

Kelengkapan konten informasi SIB3&POP sebagai portal resmi pemerintah Republik Indonesia sangat memerlukan dukungan kerjasama yang baik antara mitra kerjasama baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, dan masyarakat umum.

Views: 32730